BUOL-Musda KNPI Buol tinggal menghitung hari, namun daftar organisasi yang punya hak suara harus organisasi yang terdaftar dalam KNPI Nasional.
Kebijakan ini terlihat jelas melanggar hak demokrasi sebagai organisasi pemuda yang merangkul semua organisasi nasional maupun organisasi lokal. Kebijakan ini sangat jelas membatasi semua organisasi untuk memilih pemimpin baru.
Hal tersebut dikatakan oleh Agung Trianto kepada media ini Selasa 7 November 2022
"Ada beberapa organisasi nasional yang tidak terdaftar di KNPI Nasional namun aktif secara nasional, struktural-nya jelas. Begitu juga organisasi lokal yang mau memilih secara demokratis terbatasi oleh kebijakan yang di ambil, bahwa harus organisasi nasional dan terdaftar di KNPI Nasional yang punya hak suara, namun aktif secara organisasi dah memiliki struktural jelas" Ucap Agung.
Lebih Jauh kata Agung, Adapun, KNPI Buol seakan menutup Hak organisasi Nasional dan lokal yang tidak terdaftar di KNPI Nasional, seakan jargon Kepemudaan yang seringkali didengungkan hanya milik mereka yang terdaftar, namun bagaimana dengan organisasi yang tidak terdaftar tapi aktif melakukan kegiatan dan memiliki struktur yang jelas,
" kalau kebijakan ini akan di laksanakan kami akan melakukan front ke semua OKP nasional, lokal, dan sayap partai untuk memblokade kegiatan Musda." Tegas Agung
Harapan kita, KNPI Buol harus mengakomodir Semua OPK nasional dan organisasi lokal dalam kegiatan Musda, Kegiatan ini harus di lakukan secara demokratis dan melibatkan semua elemen, agar pemimpin yang lahir dari keputusan Musda, benar-benar pemimpin yang mengakomodir semua kepentingan organisasi bukan kepentingan kelompok atau individu.***
